About Me

header ads

Diskriminasi Terhadap Agama Lokal di Indonesia



Pengantar

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak dilaksanakan secara baik oleh negara ini di mana terjadi ketidak adilan yang panjang terhadap para penghayat kepercayaan. Hak dasar manusia untuk bebas beragama atau berkeyakinan tidak dipenuhi. Kuasa mayoritas digunakan untuk meminggirkan, mendiskriminasi minoritas dan negara jelas terlibat melalui regulasi yang dibuat.

Agama impor telah bersikap tidak adil terhadap agama lokal.[1] Meski putusan MK 7 November 2017 memenangkan para Penghayat, namun tetap saja ketidak adilan terjadi di banyak tempat. Karenanya terus perlu digaungkan suara keadilan, terus dikritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bijak dan melanggar Hak Asasi Manusia. Dan unggahan tulisan dari buku Sudarto dari Setara Institut adalah bagian dari upaya tersebut.

Berikut unggahan dari buku berjudul Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa karya Sudarto 2017, halaman 19 – 40. Selamat menikmati.

Sejarah Panjang Diskriminasi atas Penghayat Kepercayaan

Persoalan diskriminasi yang dialami oleh kelompok penghayat Kepercayaan memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Akar diskriminasi terhadap mereka bermula dari politik agama atau religionisasi atau disebut juga religious discourse yang pernah terjadi di negeri multi agama ini. Daniel Dhakidae menyebutkan, kebijakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang paling penting untuk pribumi adalah kebijakan terkait dengan agama. Dan dari semua kebijakan agama yang terpenting adalah kebijakan politik terhadap Islam yang dikatakan sebagai Islamic politicy.[2]

Dhakidae lebih rinci menjelaskan politisasi melalui kebijakan pengaturan kehidupan beragama oleh pemerintah kolonial Belanda utamanya untuk kepentingan pengamanan modal dalam dua pertimbangan penting saat itu. Pertama, bentuk kewaspadaan terhadap ancaman Pan Islamisme yang anti kafir. Kedua, kewaspadaan terhadap kembalinya para jama’ah haji dari Makkah, yang akan berpengaruh pada kekuasaan Belanda karena pengaruh Arabnya.[3]

Tegasnya sulit dipungkiri, bahwa pengelolaan kehidupan beragama dan Kepercayaan di Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat kuat dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menata kebijakannya. Warisan paling nyata adalah pembangunan Kantor Urusan Pribumi (Kantoor Van Inlandsche Voor Zaken). Bersamaan dengan hal itu, segera mengingatkan betapa krusialnya peran tokoh Snouck Hurgronje. Sebab melalui kantor inilah semua kebijakan politik menyangkut relasi sosialnya dengan pribumi dikelola dengan sistematik dan modern, yang jejaknya dapat dilihat hingga saat ini.[4]

Kembali mengutip penjelasan Dhakidae apa yang dilakukan oleh pemerintah atas nama negara telah membuat kebijakan entry barrier.[5] Dalam pengertian: Pertama, negara secara legal mengeluarkan peraturan-peraturan, dektrit, surat keputusan bersama, baik oleh lembaga tinggi negara maupun melalui kementerian-kementerian secara kolaboratif untuk melarang suatu kelompok keyakinan. Kedua, negara melakukan pengawalan atau pagar penghalang yang dijaga secara ketat dan seksama oleh Kementerian Agama (Departemen Agama), sebagai lembaga yang memegang “sertifikat” monopolis untuk menentukan benar atau salahnya satu keyakinan atau diakui dan tidak diakuinya satu keyakinan dan agama. Sekaligus boleh atau tidaknya suatu agama dan kepercayaan dilaksanakan oleh warga yang memiliki keyakinan tersebut. Ketiga, dikerjakan secara teliti oleh PAKEM yang dalam banyak kasus melampaui Departemen Agama untuk mengontrol, mengawasi dan menindak keyakinan yang dianggap menyimpang dalam masyarakat. Dan atas desakan kelompok dominan, suatu agama atau keyakinan dianggap menyimpang atau sesat dan salah harus dibekukan dan pelakunya harus dikriminalkan. Keempat, alat negara termasuk Angkatan Perang Republik Indonesia, Kepolisian Negara terlibat atau dikerahkan sebagai penindak atas dugaan penyimpangan dan atau aliran sesat.[6]33  Dhakidae menegaskan:

Sesat dan tidaknya suatu aliran keagamaan ditentukan oleh pertemuan yang disebut Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pihak Kepolisian baru memiliki wewenang untuk menindak para pengikut aliran jika rapat Pakem yang terdiri dari Aparat Kejaksaan, Departemen Agama, Pemerintah Daerah dan kepolisian telah menentukan bahwa suatu kegiatan keagamaan dianggap sebagai aliran sesat. Selanjutnya pelara-ngan kegiatan oleh Kejaksaan Agung”.[7]

Dalam kerangka ini, diskusi tentang salah atau benarnya suatu agama dan/atau keyakinan di Indonesia pasca kemerdekaan sampai saat ini, bukanlah mengacu pada kriteria kebenaran itu sendiri atau kebenaran falsafati, melainkan berdasarkan nalar, yang oleh Dhakidae dijelaskan bahwa diskusi-diskusi tentang tata kelola kehidupan beragama dan dinamiakanya lebih sebagai religious discourse atau fellowship of discourse. Kebenaran hanya boleh dimiliki oleh suatu kelompok tertutup dan tidak boleh dibagi kepada orang lain.

Dengan kata lain, berbicara soal kebenaran agama di Indonesia tidak melulu bicara kebenaran an sich, melainkan juga bagaimana menguasai alias menjajah orang lain melalui rebutan “menjadi” agama yang diakui oleh kekuasaan jika perlu harus menindas yang lain supaya tidak diakui. Tegasnya dalam konteks politik agama ini, diskusi kebenaran bukan mengacu pada pengertian kebenaran secara filosofis dan teologis, melainkan kebenaran yang diinginkan oleh kelompok dominan.

Melalui kebijakan politik agama ini, yang paling terkena dampak paling mendalam adalah kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau yang sering disebut juga sebagai agama lokal atau agama asli. Dengan kata lain akibat dari politik agamaisasi tersebut agama lokal mengalami proses diskriminasi secara sistematis, massif dan terstruktur. Kepercayaan tidak hanya menjadi obyek rebutan gerakan dakwah dan misi, tetapi juga selalu mengalami pemaksaan untuk menjadi agama dalam nalar dominan, atau dengan pilihan dimusnahkan.

Benar apa yang dikatakan oleh Karl Steenbrink bahwa Indonesia merupakan negara dimana agama samawi atau pendatang (cetak miring oleh penulis) mendapatkan kedudukan yang paling istimewa dipelihara, disokong oleh pemerintah meskipun tetap dikontrol dan dijaga sehingga dikurung terlalu ketat. Padahal, perkembangan kehidupan keagamaan tentu saja memerlukan pedoman, sekaligus butuh pembebasan untuk berkembang sebagaimana mestinya.[8] Singkatnya kebijakan pengaturan kehidupan beragama dan berkeyakinan berhulu pada nalar religious discourse tersebut. Yakni kebijakan keagamaan yang dianggap intervensi Negara terhadap agama paling tidak menyangkut tiga ranah pokok.[9]


Pertama, intervensi negara terhadap kehidupan beragama, yaitu campur tangan negara terhadap keyakinan agama masyarakat yang sesungguhnya bersifat sangat privat. Negara tidak lagi menjadi pengelola yang berkewajiban memfasilitasi serta mengatur atau menjaga eksistensi masing-masing agama dalam kerangka masyarakat yang majemuk, tetapi sudah memasuki ranah yang sesungguhnya menjadi hak masing-masing agama. Akibatnya, telah terjadi semacam masifikasi agama dalam kepentingan negara yang menyangkut upaya penyeragamaan, sehingga kedaulatan agama adalah soal Kepercayaan yang diakui dan Kepercayaan yang tidak “diakui”.

Kedua, pendefinisian agama resmi (official religion) oleh negara yang mengacu pada kepentingan agama “resmi”, dimana penetapan sesuatu agama yang dianggap resmi hanya mengacu pada tradisi Abrahamic Religion.[10] Termasuk dalam hal ini negara telah melakukan pendefinisian agama yang benar atau sehat dan agama yang tidak benar dan tidak sehat. Tindakan intervensif ini dikukuhkan melalui UU Nomor 1/PNPS/1965, yang seakan memberikan mandat sepenuhnya kepada Kementerian Agama untuk mendefinisikan suatu agama yang danggap benar atau salah.[11]

Paradigma “pembinaan” untuk mengembalikan aliran terhadap agama utama, sesungguhnya lebih merupakan “pemaksaan” terhadap keyakinan lain yang melampaui wewenang agama itu sendiri. Dan implikasi yang begitu besar dari intervensi ini kelompok agama besar atau yang disebut sebagai agama resmi dengan sewenang-wenang mempidanakan kelompok dengan tafsir dan/atau pemahaman berbeda dengan tuduhan menodai agama termasuk dengan mudah mencurigai upaya melakukan penyegaran terhadap paham keagamaan yang mapan.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari penetapan agama resmi negara, termasuk mendefinisikan agama yang benar oleh negara, maka bersamaan dengan karakteristik agama yang memiliki klaim kebenaran atau bahkan merasa paling benar, maka kelompok agama merasa berkewajiban untuk mendakwahkan agamanya yang diyakini memiliki kebenaran mutlak itu. Dalam perjalanannya, kebijakan intervensi terhadap pendefinisian agama oleh negara yang tentunya atas intervensi kelompok agama mainstream, telah berdampak pada hilangnya semangat menghargai perbedaan pandangan atau kemajemukan pemikiran dalam agama, tetapi juga menjadi senjata baru bagi agama-agama resmi untuk melakukan penjajahan dan penindasan terhadap agamaagama lokal.

Melalui klaim kebenaran dan kewajiban untuk mendakwahkan agamanya, kemudian menimbulkan benturan terhadap sesama agama resmi negara itu sendiri. Sebagaimana menjadi pengetahuan umum, bahwa Islam sebagai mayoritas di Indonesia, maupun minoritas sama-sama mengakui kewajiban penyebaran agamanya (misi/dakwah). Maka akibat benturan kepentingan penyiaran agama antar kelompok dominan tersebut, seakan harus ada yang dijadikan tumbal dan kambing hitamnya. Dalam konteks inilah nasib kelompok agama lokal, sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonial mengalami penumpasan yang sempurna.

Secara kronologis dinamika penindasan terhadap agama lokal dapat dirunut sejak fase awal kemerdekaan. Pasca kemerdekaan tahun 1945, selain terhadap kelompok nasionalis sekuler, kelompok Islam juga harus berhadapan dengan kelompok penganut agama lokal. Dalam pembangunan konstitusi, KH. Wahid Hasyim, mengusulkan pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin Kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya itu”. Usulan KH. Wahid Hasyim direspons oleh Mr. Wongsonegoro, dengan menambahkan frasa “beribadah menurut Agama dan Kepercayaannya itu”. Lebih tegas Wongsonegoro menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Kepercayaannya itu” secara implisit menyangkut eksistensi agama lokal dengan tradisi kebatinannya.[12]

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, meskipun keberadaan agama lokal terus mendapatkan gempuran baik oleh kalangan Islam sebelum era kolonialisme maupun pada zaman kolonialisme, agama lokal dengan segala keterbatasannya tetap eksis dan bertahan. Sejarah mencatat, pasca kemerdekaan penganut agama lokal atau paling tidak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin aman dari risiko administrasi mengalami perkembangan.

Setelah diresmikannya Kementerian Agama oleh Presiden Soekarno melalui Keppres tertanggal 2 Januari 1946, fokus umat Islam melakukan pembenahan internal dan serta terus melakukan Islamisasi kepada masyarakat Indonesia utamanya terhadap kelompokkelompok yang dianggap belum beragama. Pada September 1948, untuk pertama kalinya terjadi ketegangan dalam bentuk konflik fisik antara kelompok PKI dengan kelompok kiai di Jawa, dengan tragedi puncaknya berupa peristiwa Madiun.[13]40 Intensitas gerakan islamisasi tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dinamika kelompokkelompok Kepercayaan.

Pada 1950-an gerakan kelompok-kelompok Kepercayaan mengalami kebangkitan cukup signifikan. Fenomena ini muncul bukan hanya di kalangan priyayi namun  juga muncul di  kalangan abangan. Beberapa sarjana Barat yang mengkaji fenomena ini misalnya Justus M.Van Der Kroef, Niels Mulder, Paul Stange dan  Rahmat Subagya nama aslinya J. W. M. Bakker, S.J.[14] Mencermati perkembangan tersebut, tahun 1951 Kementerian Agama RI membuat daftar aliran Kepercayaan baru. Pada tahun tersebut terdata sebanyak 73 kelompok agama lokal[15]

Seperti gelisah melihat perkembangan kelompok penghayat Kepercayaan, pada 1952 Kementerian Agama yang didominasi oleh kelompok Islam mengajukan satu definisi minimum tentang agama. Menurut Kementerian Agama bahwa satu keyakinan dikatakan sebagai agama apabila memenuhi kriteria “ada nabi, ada kitab suci, dan pengakuan internasional”.[16] Definisi ini  tentunya hanya menguntungkan bagi agama Islam dan Kristen dan secara implisit tidak mengakui aliran Kepercayaan sebagai agama.

Adapun tujuan utama dibuatnya sebuah definisi tentang agama sebagaimana dimaksudkan di atas adalah untuk menekan perkembangan aliran Kepercayaan. Hal ini dikarenakan menurut kelompok Islam, perkembangan aliran Kepercayaan ini dianggap membahayakan bagi Islam dan perjuangan politik Islam, dan wacana atau tuduhan yang diapungkan bahwa penghayat Kepercayaan menjadi pendukung utama Partai  Komunis Indonesia.  Ideologi Partai  Komunis Indonesia tentunya sangat berseberangan dengan ideologi Islam. Definisi tersebut di atas mendapat respons negatif dari agama Hindu Bali sehingga kemudian ditarik kembali. 

Dengan ditolaknya definisi tersebut tidak membuat kelompok Islam mundur. Kelompok Islam terus berusaha mencari bagaimana supaya tetap bisa mengontrol perkembangan aliran Kepercayaan. Pada 1953, Kementerian Agama kembali melansir wacana munculnya 360 agama baru. Berangkat dari wacana munculnya banyak agama baru, pada 1954 Kementerian Agama mendirikan Pengawasan Aliran dan Kepercayaan (PAKEM). Lembaga ini memiliki fungsi melakukan pengawasan atas gerakan-gerakan spiritual yang tidak sepaham dengan Islam.[17]44 Terkait dengan PAKEM, Afandi menganggap sebagai cara negara melindungi agama khususnya Islam. Sedangkan Mulder menganggap PAKEM sebagai: “In hands of the Ministry of Religion, PAKEM became the watch-dog against utterly anti-Islamic spiritual movements.”[18]

Merespons wacana Kementerian Agama yang dimotori oleh kelompok Islam, pada 19-20 Agustus 1955 para penghayat kepercayaan menyelenggarakan Kongres Kebatinan I yang dihadiri oleh 680 orang peserta yang diwakili oleh 67 organisasi perwakilan. Adapun tujuan kongres pertama adalah untuk mempersatukan organisasi penghayat Kepercayaan yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pada kongres tersebut berdirilah organisasi kebatinan yang dikenal kemudian sebagai Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) dan mengangkat Wongsonegoro (mantan menteri PPK) sebagai ketua umumnya. Dalam Kongres I ini definisi tentang kebatinan sebagai “Sepi ing pamrih, rame ing gawe, hamemayu hayuning bawono”. Sementara itu, Engkus Ruswana menyebutkan bahwa Kongres Paguyuban /Organisasi Kebatinan I itu terjadi pada 19-21 Agustus 1955 diwakili oleh 70 kelompok paguyuban Kebatinan.[19]

Setelah kongres pertama, pada 1956, Kelompok paguyuban/organisasi Kebatinan menyelenggrakan Kongres II di Surakarta. Pada Kongres Kebatinan II ini diikuti oleh 2.000 peserta yang diwakili oleh 100 sampai 150 organisasi kebatinan perwakilan, yang mewakili sekiar 2.000.000 seluruh komunitas penghayat di Indonesia.[20]47 Pada Kongres II tersebut, definisi kebatinan mengalami perubahan sebagai “Sumber asas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup”.[21]

Mencermati pergerakan kelompok penghayat Kepercayaan yang kian menggeliat, kelompok Islam berfikir ingin menekan laju partumbuhan agama lokal, yang saat itu disebut sebagai aliran kepercayaan/ kebatinan. Kementerian Agama pada 1961 kembali mewacanakan definisi agama. Menurut Kementerian Agama, sebuah agama setidaknya harus mempunyai kitab suci, nabi, kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa dan suatu sistem hukum bagi para penganutnya.[22] Usulan definisi tersebut tujuannya sangat jelas, yakni sebagai langkah strategis dari tokohtokoh Islam untuk menekan perkembangan aliran Kepercayaan.

Usulan formalisasi definisi agama oleh Kementerian Agama dilatarbelakangi oleh adanya usulan dari BKKI pada tahun 1957 dimana Dewan Musyawarah BKKI meminta Presiden Soekarno agar menyetarakan antara BKKI dengan agama-agama lainnya. Dalam Kongres yang keempat pada Juli 1960 di Malang Jawa Timur, BKKI menegaskan bahwa kebatinan pada hakekatnya sama dengan agama-agama pendatang lainnya, karena keberadaannya sama-sama menitikberatkan pada penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pada pengalaman batin dan kesempurnaan manusia.[23]

Seperti tidak ingin ketinggalan momen penting tersebut, kelompok penghayat Kepercayaan merespons usulan Kementerian Agama tentang definisi agama dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan diskusi dan seminar di beberapa daerah yang berlangsung sejak 1956-1962. Adapun tema-tema yang diangkat adalah seputar isu eksistensi penghayat Kepercayaan dalam kaitannya dengan pendidikan kepribadian nasional dengan Manipol Usdek sebagai narasi tunggal pemerintah saat itu yang dihubungkan dengan tatanan dunia yang damai.

Pada 28-29 Januari 1961 misalnya, BKKI menyelenggarakan Seminar Kebatinan BKKI di Jakarta. Pada seminar tersebut, BKKI mengusulkan agar kelompok Kepercayaan, yang saat itu disebut sebagai kebatinan, untuk diberikan hak sekolah-sekolah. Namun usulan tersebut ditolak lagi oleh Kementerian Agama, karena lagi-lagi menurut Kementerian Agama kebatinan bukanlah agama.[24] Namun demikian kelompok penghayat Kepercayaan terus mengonsolidasikan pengikutnya. Pada 1959 lahirlah RUU penyewaan tanah  dan pembagian hasil diloloskan dalam Baleg DPR RI. Bersamaan dengan rapat pengesahan RUU tersebut Dewan Musyawarah BKKI yang diajukan ke Presiden untuk menyetarakan Kebatinan secara hukum dengan agamaagama lainnya.

Pada 1960 UU Pertanahan disetujui. Gerakan land reform ini oleh kalangan Muslim dilihat sebagai ancaman terhadap Islam.[25] Karena gerakan land reform yang merupakan gerakan memperjuangkan pembebasan tanah bagi orang-orang yang tidak punya tanah. Padahal para penguasa tanah di desa biasanya adalah  para pejabat, haji dan pemimpin agama, sehingga sejak program land reform dikampanyekan terjadi ketegangan berbau religio-komunal antara santri dan kelompok penghayat Kepercayaan.

Merespons ketegangan yang terus terjadi, pada pertengahan 1960, PAKEM diambil alih oleh Kejaksaan RI. Disusul kemudian pada 1961, UU Pokok Kepolisian yang dalam pasal 13 muncul klausul “pengawasan preventif terhadap aliran-aliran Kepercayaan. Berbagai peristiwa dan ketegangan antara kelompok Muslim dan Kelompok penghayat Kepercayaan mendorong Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 mengeluarkan UU Pengganti yang dikenal dengan UU No. 1 PNPS yang intinya mengukuhkan agamaagama resmi dan menghukum penghayat Kepercayaan sebagai penoda 6 agama. Melalui UU No. 1/PNPS/1965, negara membuat acuan pengaturan terhadap kelompok kebatinan agar menjadi Aliran Kepercayaan Yang Sehat.

UU No.1/PNPS/1965 menjadi pukulan telak yang melumpuhkan kelompok penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada sisi lain, lahirnya UU tersebut merupakan keberhasilan kelompok Islam dalam menggunakan tangan negara untuk membungkam atau bahkan meredam gerakan penghayat Kepercayaan di Indonesia. Beberapa pasal rawan yang berdampak sangat diskriminatif terhadap Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dipicu oleh PNPS tersebut adalah:

Pasal (2) “ Apabila pelanggaran pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran Kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/Aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal (3) “Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal (2) terhadap orang, Organisasi atau Aliran Kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Jika dilihat dari genealogi lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, sebenarnya secara ekplisit berangkat dari ketakutan terhadap keberadaan kelompok agama lokal yang dianggapnya bukan agama oleh kelompok agama mainstream. Dua pasal tersebut di atas, dilatarbelakangi oleh konstruksi berfikir Kementerian Agama dalam mendefinisikan agama sebagaimana dengan sangat jelas disebutkan.

“Telah nyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau oranisasiorganisasi kebatinan/ Kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaranajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/ perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Dari Kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasiorganisasi kebatinan/ Kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan /atau mempergunakan agama sebagai pokok pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agamaagama yang ada”.[26]

“Untuk mencegah berlarutlarutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara, maka dalam rangka kewaspadaan nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Dekrtit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan….”

Mencermati pasal demi pasal dan penjelasan UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, terutama mengacu pada konsep agama resmi dan atau agama yang diakui negara, nasib kelompokkelompok Kepercayaan benar-benar berada di ujung tanduk. Penghancuran terhadap Kepercayaan semakin sistematis, terencana dan semakin terasa ketika pemerintahan rezim Orde Baru mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang agama yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kelompok “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” bukan merupakan sebuah agama.[27]

UU No. 1/PNPS/1965 sebagaimana disebutkan merupakan bentuk intervensi inilah negara atas desakan kelompok agama dominan (Islam), menyebabkan pemerintah Orde Lama yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru menempatkan agama tidak lebih sebagai lembaga korporasi negara, dibanding sebagai kekuatan civil society. Dalam kaitan ini Daniel Dhakidae menyatakan agama telah menjadi diskursus, di mana terjadi pertandingan antara beberapa rezim kebenaran yang dibela agama masingmasing yang mungkin tidak berjalan netral. Yang satu lebih berkuasa dari yang lain karena dukungan modal dan dukungan kekuasaan negara serta institusi sosial lainnya. Pertarungan itulah yang menyebabkan adanya eksklusi atau pengingkaran terhadap yang lain dan menyebabkan makna kebenaran menjadi kekuasaan.[28]

Lahirnya UU No. 1/PNPS/1965 menempatkan kelompok penghayat Kepercayaan pada situasi kritis karena dalam implementasinya pengaturan terhadap agama lokal selalu disebut bukan agama dan tidak diakui bahkan dicurigai sebagai kelompok pengacau keamanan. Problem politik pengakuan (recognisi politic), kian menampakkan wujudnya dalam rezim Orde Baru.

Pemerintahan rezim Orde Lama berakhir, tidak lama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang konon di dalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Tuduhan bahwa di balik gerakan 30 September 1965 didalangi PKI, tentunya muncul dari Soeharto dan pendukungnya. Akhir-akhir ini tuduhan bahwa PKI berada di belakang gerakan 30 September 1965 selain disangsikan oleh banyak orang, juga mulai muncul tulisantulisan yang menyatakan bahwa dalang di balik peristiwa itu justru militer sendiri di bawah komando Letjen Soeharto, untuk sebuah kudeta yang oleh John Rossa disebut “kudeta merangkak”.[29]

Bermodalkan Surat Perintah Sebelas Maret yang lebih dikenal dengan Supersemar, Soeharto memuluskan kudetanya.[30] Di bawah rezim Orde Baru, anti-Komunisme menjadi “agama” baru negara. Rezim Orde Baru melengkapi agama baru anti komunisme dengan segala situs-situsnya, upacara-upacara, dan tanggal-tanggal yang sakral menyerupai illo tempora.[31] Para perwira Soeharto mengubah Lubang Buaya sebagai situs sakral yang menjadi simbol keabadian atas peristiwa pembunuhan 7 (tujuh) perwira Angkatan Darat di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Bersamaan dengan peristiwa itu, Soeharto yang didukung penuh oleh dua ormas besar NU dan Muhammadiyah serta mahasiswa angkatan 1966. Dengan dukungan ini, pimpinan-pinanan agama dari berbagai ormas dan seluruh aparatnya melakukan pengejaran, pembunuhan dengan cara yang oleh banyak pengamat dianggap sangat tidak manusiawi terhadap anggota PKI dan organisasi yang terkait dengan PKI.

Meletusnya gerakan 30 September 1965 seakan menjadi momen balas dedam terhadap PKI oleh kelompok Islam.[32] Pada era ini PKI diidentifikasi sebagai manusia anti Pancasila dan anti agama atau bahkan distigma sebagai kaum atheis. Pada zaman itu term anti Pancasila dari ekstrim kiri dialamatkan kepada PKI. Bersamaan dengan itu pula stigma dilekatkan kepada kelompok penghayat Kepercayaan yang dituduh sebagai salah satu basis massa.

Para penghayat Kepercayaan hidup dalam dilema antara bertahan pada keyakinan lokalnya berarti kematian karena dianggap tidak beragama, atau meninggalkan keyakinan lokal dan memilih salah satu dari enam agama yang diakui negara dengan menanggalkan keyakinan leluhurnya. Pada saat itulah masyarakat berbondong-bondong masuk salah satu agama resmi negara. Kalimat sakti yang diusung rezim Orde Baru antara lain “pengamanan Pancasila dari bahaya PKI yang ateis dan anti Pancasila.”[33]

Dalam suasana batin yang mencekam itulah kelompok penghayat Kepercayaan sesungguhnya kecewa terhadap kelompok Islam, karena keterlibatannya dalam aksi pembersihan unsur PKI dan simpatisannya. Itulah salah satu penjelasan kenapa banyak kelompok penghayat lebih memilih menjadi Protestan, Katolik  dan Hindu. B.J. Boland menyebutkan bahwa pembunuhan besarbesaran terhadap mereka yang disebut sebagai orang komunis yang ateis oleh mereka yang beragama, khususnya kelompok-kelompok pemuda Muslim, telah menyebabkan dipilihnya agama Kristen, karena orang-orang Kristen tidaklah terlibat dalam pembunuhanpembunuhan tersebut.[34]

Pada situasi konstelatif tersebut, tahun 1966, kelompok penghayat Kepercayaan melalui Badan Musyawarah Kebatinan berupaya mengamankan diri dengan menjadi bagian dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Masih dalam kaitan dengan upaya pemerintah Orde Baru pada fase awal untuk melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang dianggap PKI, Presiden Soeharto mengeluarkan beberapa instruksi antara lain melalui Inpres No. 14 tahun 1967, tentang agama, Kepercayaan dan adat istiadat Cina. Meskipun melalui Instruksi Presiden ini Konghucu belum secara eksplisit dibubarkan, namun kegiatan yang bersifat publik terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan Konghucu telah dikebiri.[35] Tidak lama berselang pemerintah melalui Permendikbud menghapus mata pelajaran agama Konghucu di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. UGM menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang tetap mengajarkan Konghucu. Diiringi kemudian catatan sipil tidak bersedia mencatan pernikahan agama Konghucu.[36]

Dengan kebijakan tersebut, kelompokkelompok keyakinan lokal, termasuk penganut Agama Konghucu, dihadapkan dengan pilihan dilematis antara konversi menjadi penganut agama lain yang dianggap resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha), atau siap-siap diciduk aparat dengan tuduhan tidak beragama atau Komunis. Dalam suasana kaotik itulah terjadi konversi besar-besaran dengan persaingan proselitasi ke dalam agama-agama resmi Negara lainnya.

Konversi besar-besaran saat itu diperkirakan terdapat 2 (dua) juta penduduk yang terdiri Konghucu dan agama lokal (Kejawen dan sebagainya) ke dalam agama Kristen. Peristiwa tersebut menyebabkan hubungan antara Islam dan Kristen masuk fase ketegangan baru. Isu yang berkembang Kristenisasi dan pemurtadan. Sebab saat itu jumlah pengikut Kristen yang semula hanya 2-3 persen, berubah menjadi lebih kurang 6-7 % dari total penduduk Indonesia. Menurut Sensus Penduduk tahun 1971 pengikut Kristen di Indonesia sebanyak 7.39%.[37]

Penambahan jumlah penduduk penganut Agama Kristen yang demikian fantastis menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi kelompok Islam, bersamaan adanya usulan pembangunan sebuah Gereja Metodis di Meulaboh Aceh tahun 1967. Kemarahan umat Islam di beberapa daerah tidak terbendung, seperti Aceh, Sumatera Selatan, Ujung Pandang (Makassar). Terjadi aksi pengerusakan sekolah Kristen di Jakarta. Pada 1969 juga merebak di beberapa daerah di Jawa, antara lain melalui pertunjukkan pembakaran gereja. Dan inilah konflik politik agama antara agama lokal dan Islam melibatkan Kristen yang berubah menjadi tidak kekerasan pertama antara Islam dan Kristen terjadi pada era Orde Baru.[38]

Pada fase inilah hubungan antara IslamKristen menghadapi masa-masa genting panjang, yang jejaknya dapat dirasakan hingga saat ini. Lebih jauh kemudian kelompok Islam melihat dengan penuh curiga dan mewaspadai Kristen. Wilfred Centwell Smith sebagaimana dikutip oleh B.J. Bolland menyatakan:

“…tidak pernah terjadi dimanapun di lingkungan dunia Islam (mungkin dengan pengecualian di Indonesia), kaum Muslimin merasa bahwa rekan senegaranya yang bukan beragama Islam, ‘sebagian dari kita’. Dan dimanapun kaum minoritas tidak merasa diterima.”[39]

Merespons berbagai konflik dan kekerasan atas nama agama khususnya antara Islam dan Kristen dengan segala kecurigaan masing-masing, sekaligus perasaan saling terancam (threatened feeling). Kelompok Islam menggunakan isu “Kristenisasi”, sementara di pihak Kristen mencurigai bahwa Islam selalu berupaya menegakkan negara Islam. Kemudian atas prakarsa beberapa anggota DPR RI saat itu, antara lain Lukman Harun yang juga pengurus Muhammadiyah mengajukan hak interpelasi agar pemerintah mengatur cara-cara pembangunan rumah ibadah dan penyiaran agama di Indonesia.[40]

Atas dasar itulah, pemerintahan Orde Baru melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah. Adapun alasan yang digunakan bahwa rumah ibadah secara fisik menunjukkan eksistensi suatu agama. Sejak saat itulah diskusi soal pendirian rumah ibadah dan hubungan antaragama menjadi sangat krusial. Dengan Argumen mencegah konflik yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah inilah lahirlah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membuat Keputusan Bersama No. 01/ber-Mdn /1969, 13 September 1969, yang mengatur pendirian tempat ibadah.[41]

Aturan ini berisi di antaranya soal izin dari pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mendirikan suatu rumah ibadah, serta syaratsyarat jumlah anggota jamaah yang selayaknya memiliki tempat ibadah. Aturan ini, terutama oleh umat Kristen, dianggap membatasi kebebasan beribadah.[42]71 Namun demikian, aturan pendirian rumah ibadah yang pertama ini bukan hanya berdampak diskriminatif bagi kelompok-kelompok minoritas agama pendatang, tetapi juga berdampak pada penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam mendirikan sarana persujudan mereka.

Perseteruan antara dua musuh bebuyutan, Islam dan Kristen tersebut, direspons oleh pemerintah Orde Baru dengan melahirkan wacana dialog antar agama dan kebijakan tatacara penyebaran agama. Penguasa Orde Baru melalui pidatonya menjelaskan:

“Pemerintah ingin menegaskan dan memberikan jaminan, bahwa pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu usaha penyebaran agama. Adalah tugas yang mulia bagi suatu agama untuk membawa mereka yang belum beragama, yang masih terdapat di Indonesia, menjadi pemeluk agama yang yakin. Dengan demikian, maka berarti pula telah melaksanakan secara kongkret sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.[43]

Presiden Soeharto dalam pidatonya secara eksplisit mengapungkan istilah “belum beragama”. Tema ini segera menjadi isu popular utamanya di kalangan Islam maupun Kristen sesama agama misionaris. Pertanyaannya siapa yang dianggap masyarakat belum beragama? Frasa belum beragama lagi-lagi menyasar mereka yang beragama namun tidak diakui atau tidak menjadi agama resmi negara. Lebih tegas kemudian, pengakuan dan pengesahan hanya ada enam agama resmi negara dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, sebagai penegasan yang disebutkan secara eksplisit dalam UU No. 1/1965 tentang PNPS.

Pada situasi ini Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menghadapi persoalan pelik. Di satu sisi ia harus melindungi keyakinan komunitasnya dari gerakan agamaisasi, utamanya Islam dan Kristen, sedang di sisi lainnya pemerintahan Soeharto sangat membatasi ruang gerak Kepercayaan, meskipun Soeharto sendiri sebenarnya abangan.

Menghadapi gempuran dari dua arah besar, meskipun tertatih, kelompok Kepercayaan terus bertahan. Berdasarkan penelitian Kejaksaan Agung melalui lembaga Lembaga Penelitian Pengembangan Aliran Masyarakat (LPPAM), pada 1971, terdapat sebanyak 282 Aliran Kepercayaan Masyarakat. Melihat fenomena itu, melalui kajian lembaga watchdog yang disebut PAKEM, Jaksa Agung membekukan 167 agama lokal/kebatinan. Pembekuan terhadap agama lokal tersebut, selain didasari oleh hasil penelitian PAKEM, disinyalir juga didasarkan tekanan dari anggota Senat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas penolakanyya terhadap penafsiran UUD Pasal 29 ayat (2) bahwa “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” sebagai “Kebatinan seperti yang diusulkan dalam Konggres I kelompok kebatinan.[44]

Pembekuan dan pelarangan aktivitas penghayat Kepercayaan ternyata tidak menyebabkan mati atau berhenti melakukan aktivitas agamanya. Bahkan meskipun pada 1972, Kementerian Agama (Departemen Agama) secara tegas meminta kepada pemerintah agar dilakukan pemisahan antara kelompok agama-agama impor dan agama lokal, pada 1972 Kejaksaan Agung melansir informasi tedapat 427 kelompok penganut agama lokal. Di lain pihak, Pemerintah melalui Kejaksaan juga memperketat persyaratan untuk kelompok penghayat yang disitilahkan sebagai “Aliran Kebatinan”, namun agama lokal tetap tidak surut.

Jaksa Purwanto, SH, misalnya, mengusulkan adanya aturan tentang persyaratan pengakuan terhadap aliran kebatinan antara lain harus tidak berasal dari luar negeri, namun agama lokal terus hidup dan bergerak. Bahkan untuk kasus Jawa Tengah berdasarkan keterangan Jaksa Sugiri, SH terdapat 327 aliran. Pada 1972 inilah jumlah kelompok penganut kepercayaan menurut catatan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada pada puncak tetingginya, yakni sebanyak 644 yang tersebar di seluruh Indonesia.[45]

Persebaran kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa saat itu meliputi: di seluruh Jawa Tengah terdata sebanyak 257 organisasi, di seluruh Jawa Barat terdata sebanyak 83 organisasi, di seluruh Yogyakarta sebanyak 70 organisasi, di seluruh Jawa Timur sebanyak 55 organisasi, di seluruh Sumatera terdapat sebanyak 96 kelompok organisasi, di Indonesia Timur sebanyak 26 organisasi dan di Indonesia Tengah terdata 112 kelompok. Jumlah ini disinyalir angka tertinggi dalam sejarah keberadaan kelompok agama lokal.[46]

Terus menggeliatnya kelompok Kepercayaan membuat pemerintah gusar. Pada 1973, melalui TAP MPR No. IV MPR/1973 tepatnya 22 Maret 1973 pemerintah merumuskan tata cara pengesahan keyakinan bangsa Indonesia harus atas dasar Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.[47] Maka perikehidupan beragama dan perikehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi dasar kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. Dengan kata lain, menurut persepsi pemerintah bahwa pembangunan agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditujukan agar pembinaan suasana hidup rukun diantara sesama umat beragama dan kerjasaman antar sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan YME dapat meningkatkan amal bersama membangun masyarakat.

Dalam suasana kecemasan yang tumpang tindih antara kecurigaan terhadap Kristenisasi pada satu sisi, dan fenomena maraknya kelompok agama lokal atau yang dalam wacana kelompok Islam disebut sebagai aliran kebatinan pada sisi lainnya, DPR RI mengesahkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Multhuf Siraj menjelaskan bahwa lahirnya UU perkawinan sebagai bentuk reaksi keras umat Islam sebagai respons teologis dan politis terhadap dua suasana politik hubungan Islam dan negara saat itu,[48] yakni: Pertama, menurut kelompok Islam Politik sejak Partai Politik Islam mengalami kekalahan pada Pemilu 1971, gejala depolitisasi Islam mulai tampak, sehingga umat Islam sangat mengkhawatirkan eksistensi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi pada saat itu pemerintah menghimbau untuk tidak menggunakan kata Islam dalam PPP hasil fusi.[49]

Kedua, umat Islam sangat cemas akan isu Kristenisasi yang mulai mencuat sejak tahun 1970-an. Sebagian kelompok Islamis menuduh di balik Rancangan Undang-Undang Perkawinan itu ada tendensi terselubung, yakni usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia.[50] Dari rancangan undang undang tersebut terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah menghendaki perkawinan dipahami dalam konteks hubungan keperdataan saja dan terlepas sama sekali dari ketentuan hukum agama. Dengan kata lain pemerintah mencoba melakukan sekularisasi perkawinan oleh negara.

Dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dirumuskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan Kepercayaannya itu”. Pada pasal ini secara tegas bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan Kepercayaan.[51] Meskipun terjadi perdebatan seputar apa yang dimaksud dengan “Kepercayaannya” itu, kelompok agama lokal masih menganggap bahwa itu ruang yang diberikan bagi mereka dalam hal perkawinan yang sah menurut tata cara agama lokal. Hal ini semakin diperkuat ketika pada 1975, Sidang Kabinet 24 Juni bidang Kesra memutuskan, bahwa formulir KTP maupun formulir lainnya yang mencantumkan kolom agama, untuk selanjutnya diubah menjadi kolom “Agama/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.[52]

Namun dalam tataran implementasi, pemahaman tentang “Kepercayaan” dalam UU tersebut tidak persis sama yang dipahami oleh kelompok penghayat Kepercayaan. Pemahaman kolompok agama dominan bahwa yang dimaksud dengan Kepercayaan adalah “keyakinan” yang ada dalam agama. Itu sebabnya pada 1977 muncul protes atas definisi agama yang mengacu pada pengertian akademik, dimana agama harus memiliki konsep Ketuhanan, Kitab Suci, Nabi dan tersebar di luar negeri.[53]

Dalam konteks perdebatan definisi agama yang sah atau agama yang diakui oleh negara yang kembali mengemuka dan memanas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No. 477/74054/ BA.01.2/4683.95 tahun 1978. Dalam surat Edaran Mendagri tersebut secara tegas pemerintah hanya mengakui lima agama resmi yang diakui secara resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan menghilangkan Konghucu dari daftar agama resmi). Maka kebijakan ini secara implisit telah memberikan ruang bagi kelompok yang dianggap tidak beragama resmi sebagai lahan atau obyek penyebaran dakwah atau misi agama-agama resmi terutama Islam dan Kristen. Masih pada tahun yang sama, pernyataan bahwa kelompok Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama dikukuhkan melalui dokumen resmi pada 1978 lewat TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.[54]

Dalam perkembangannya, kebijakan negara untuk menetapkan bahwa kelompok Kepercayaan lokal bukan agama, diikuti dengan penegasan bahwa kelompok Kepercayaan lokal “belum beragama”, dengan penyebutan itu menurut Jane Monig Atkinson: “Kata ‘belum beragama’ berarti bentuk imperatif bagi orang yang belum beragama untuk menerima dan masuk ke dalam agama-agama yang diakui resmi oleh Negara.”[55] Dengan pengunaan kata belum beragama, negara atas nama kepentingan kelompok dominan telah membukakan jalan imperialisme dan/atau penindasan terhadap kelompok-kelompok agama atau Kepercayaan lokal, sebab logika yang kemudian terbangun di dalam agama dakwah/misionaris adalah bahwa kelompok agama dan kepercayaan lokal menjadi sah sebagai ladang misi atau dakwah baik oleh Islam maupun Kristen.[56]

Lebih jauh, dengan kekuasaan yang dimiliki, Kementerian Agama menurut Niels Mulder kemudian merumuskan definisi minimum tentang “agama”. Definisi tersebut menjadi definisi resmicsampai sekarang.[57]86 Konstelasi politik inilah yang mendorong Depag pada tahun 1961 mengajukan definisi “agama”.

Suatu “agama”, menurut definisi itu, harus memuat unsur-unsur penting ini: Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, ada nabi, kitab suci, umat, dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Tentu saja, dengan definisi seperti itu, banyak kelompok Kepercayaan, kebatinan, atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat dan praktik-praktik religi lokal, seperti animisme, dinamisme, tidak tercakup di dalamnya, sehingga mereka digolongkan sebagai orang yang “belum beragama”.

Selain itu, kebijakan intervensi negara terhadap agama melalui penetapan agama resmi dan intervensi penafsiran akan agama yang benar, jelas telah memakan korban terhadap kelompok-kelompok keyakinan dalam satu agama itu sendiri. Kasus yang menimpa kelompok keyakinan lokal yang menjadi sasaran kerja dari Kementerian Kehakiman dengan BAKORPAKEM (Badan Koordinasi dan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1954, dimana salah satu tugasnya memberikan atau menolak izin bagi aliran Kepercayaan yang melakukan kegiatan, termasuk kegiatan rutin organisasi.

Selain kelompok Kepercayaan yang menjadi korban, dengan adanya Bakorpakem keyakinan kelompok agama non-mainstream dalam Islam sendiri juga menjadi korban pelarangan. Antara lain: Islam Jama’ah, Ahmadiyah, Darul Arqom, Islam Wetu Telu dan lainnya. Sementara dalam agama Kristen juga berkembangnya sekte-sekte seperti Advent Hari Ke tujuh, kelompok Pantekosta, Saksi Yehuwa dan sebagainya yang juga menjadi targer pelarangan. Namun karena desakkan tidak sebesar yang terjadi dalam Islam, sekte-sekte Kristen bisa berkembang hingga mencapai 300 kelompok (Dokumen Kejagsaan Agung 1982).

Pada tempat yang berbeda, bersamaan dengan maraknya perdebatan seputar belum beragamanya terhadap agama lokal, pada 1978, Menteri Agama juga mengeluarkan surat edaran No. B.VI/11215 /978 tertanggal 18 Oktober 1978 yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia yang isinya menjelaskan tentang Kelompok Kepercayaan/Kebatinan. Dalam surat edarat tersebut, Kementerian Agama menjelaskan “Penguburan adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara penguburan menurut aliran Kepercayaan dan tidak dikenal pula adanya penyebutan “Aliran Kepercayaan” sebagai agama baik dalam KTP dan lain-lain. Disusul kemudian dengan Intruksi Menteri agama No.4 tahun 1978. Pada instruksi tersebut Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan Agama”.[58]

Berangkat dari ketetapan tersebut, Menag mengeluarkan Instruksi No 4 dan 14 tahun 1978 yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran Kepercayaan, dan melayangkan surat kepada para gubernur dan bupati/walikota menyangkut berbagai aspek aliran Kepercayaan. Seluruh kebijakan ini secara sistematis telah meminggirkan kelompok-kelompok yang digolongkan “belum beragama” itu, dan menafikan hakhak sipil mereka sebagai warga negara yang setara di muka hukum. Dalam Surat Edaran Menag No. B/5943/78 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim, misalnya, disebutkan: “Karena aliran Kepercayaan bukan merupakan agama dan merupakan kebudayaan berarti bahwa orang yang mengikuti aliran Kepercayaan tidaklah kehilangan agamanya yang dipahami dan dipeluknya, sehingga tidak ada tata cara sumpah, perkawinan, dan sebagainya menurut aliran Kepercayaan”.[59]

Hal yang sama ditegaskan dalam surat Menag No. B.VI/11215/1978 yang ditujukan kepada Gubernur KDH I seluruh Indonesia. Dalam surat yang disebut terakhir ini secara eksplisit dinyatakan: “…dan mengingat pula bahwa masalah-masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam negara RI yang berdasar Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, sumpah dan penguburan menurut aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan ‘Aliran Kepercayaan’ sebagai ‘agama’ baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.”[60]

Setelah keluarnya instruksi Departemen Agama yang mendesak agar kelompok kebatinan kembali kepada agama induknya, pemerintah terus-menerus mengeluarkan kebijakan pelarangan terhadap agama lokal. Pada tahun 1979, Menteri Agama kembali mengeluarkan Instruksi No. 8 tahun 1979, yang isinya tentang pelarangan bagi organisasi dan aliran dalam Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam.[61]

Persoalanya kemudian menjadi rancu. Dalam konteks Indonesia pengaturan kehidupan beragama bukan semata-mata menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sebab selain Kementarian Agama, urusan pengaturan kehidupan beragama juga menjadi urusan Kementerian Pendidikan dan kebudyaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat bahkan Kejaksaan Agung. Akibatnya seringkali di tingkat kementerian sendiri seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan tidak sinkron dalam membangun kebijakan pengaturan agama. Di satu pihak Kementerian Agama mengeluarkan instruksi yang intinya tidak mengakui keberadaan agama lokal, namun Menko Kesra pada 30 Juni 1980 mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor B-310/MENKO/ KESRA/VI/1980, isinya memutuskan agar perkawinan kelompok penghayat dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.[62]91 Namun kebijakan itu hanya berjalan beberapa tahun, karena sejak tahun 1985 kebijakan tersebut tidak berlaku lagi.

Sementara di tempat berbeda, di DPR RI juga terjadi pertarungan politik yang tidak kalah sengitnya dibanding di tingkat kementerian dalam merespons eksistensi agama lokal. Tahun 1985 lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan kedudukan organisasi penghayat Kepercayaan sama dengan organisasi profesi, organisasi fungsi dan organisasi agama.

Dalam kaitan ini kembali mengutip dari Robert W. Hefner, Penguasa tertinggi rezim Orde Baru terhadap kelompok Penghayat sikapnya berubah-ubah. Soeharto secara pribadi terkadang terlihat begitu mesra dengan kelompok Kejawen, sehingga membuka peluang bagi pimpinan kelompok Penghayat Kepercayaan mengajukan gagasan agar kelompok penghayat disejajarkan dengan agama-agama yang diakui atau menjadi agama resmi negara. Namun di pihak lainnya Soeharto menyatakan bahwa kelompok penghayat bukan agama yang sah sehingga terkadang harus dibatasi. Bahkan penguasa Orde Baru mempersulit kalangan kelompok penghayat Kepercayaan, khususnya Kejawen untuk mempromosikan sistem keyakinan dan Kepercayaan mereka sebagai alternatif publik terhadap Islam normatif.[63]

Ambivalensi atau sikap mendua penguasa Orde Baru terhadap kelompok penghayat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi kalangan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau agama lokal. Soeharto terkadang sangat akrab dan dianggap benteng pertahanan yang membela keberadaan kelompok-kelompok penghayat Kepercayaan tersebut, namun pada sisi lain terkadang kelompok agama lokal ini harus kehilangan Soeharto sebagai benteng pembela agama lokal. Puncak yang dianggap ironi menyakitkan oleh kelompok penghayat Kepercayaan terhadap ketergantungan Kejawen kepada Soeharto terjadi pada akhir tahun 1980-an. Dalam pidatonya tahun 1988, Presiden Soeharto meminta organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk kembali kepada agama induknya. Ajaran-ajaran mistik menurut Soeharto seharusnya tidak menjadi alternatif bagi agama induk.[64]

Meskipun pandangan Presiden Soeharto ditolak oleh kelompok penghayat Kepercayaan, namun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh agama lokal ini. Dalam suasana tersebut, kroni-kroni Soeharto dari kalangan penasehat spritual mistik presiden kembali mendorong presiden untuk tetap mengakui eksistensi mereka. Atas bisikan tersebut, akhirnya Soeharto membuat pernyataan, meskipun pemerintah menolah ajaran mistik menjadi alternatif normatif dari ajaran agama yang diakui, namun organisasi mereka akan tetap diakui dan akan berada dalam kontrol pemerintah.

Namun demikian disebabkan kebijakan yang tumpang tindih, meskipun Presiden Soeharto tidak lagi mengakui organisasi Penghayat Keperayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementarian Agama yang mengeluarkan surat pelarangan atau tidak mengakui eksistensi agama lokal, di lain pihak Kemendagri mengakuinya tentang pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, kemudian juga dinyatakan tidak berlaku lagi, maka terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mendagri Rudini mengeluarkan surat keterangan nomor: 477/2535/ PUOD tanggal 25 Juli 1990, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dan ditembuskan kepada Menkeh, Menag, Mendikbud dan para Gubernur seIndonesia, yang isinya perkawinan pasangan penghayat dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah memperoleh ketetapan/dispensasi/ persetujuan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, aturan inipun tidak dapat dinikmati oleh kelompok penghayat. Banyak kasus perkawinan yang telah mendapatkan ketetapan pengadilan ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil.[65]

Di tengah polemik pencatatan perkawinan bagi komunitas penghayat, jumlah organisasi yang terdata justru menguat. Pada 1993 KaHumas Kejagung RI Suparman, SH,MH menyatakan bahwa sejak tahun 1942-1992, terdapat 517 aliran Kepercayaan yang ‘mati’ di seluruh Indonesia.[66] Atas pernyataannya itu melalui Bakorpakem Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan yang intinya menjelaskan bahwa “Sesat dan tidaknya suatu aliran keagamaan ditentukan oleh pertemuan yang disebut Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pihak Kepolisian baru memiliki wewenang untuk menindak para pengikut aliran jika rapat Pakem yang terdiri dari Aparat Kejaksaan, Departemen Agama, Pemerintah.

Daerah dan kepolisian telah menentukan bahwa suatu kegiatan keagamaan dianggap sebagai aliran sesat. Selanjutnya pelarangan kegiatan oleh Kejaksaan Agung.

Disusul kemudian pada Oktober 1995 Dirjen PUOD Sumitro Maskun, bertindak atas nama Mendagri mengeluarkan Surat Nomor: 474.2/3069/ PUOD tanggal 19 Oktober 1995 ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, yang mencabut kembali (menganulir) surat Mendagri di atas yang isinya perkawinan pasangan penghayat tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, walaupun telah dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri.[67]96 Hal ini di Jawa Barat diperkuat oleh Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

Kerumitan serta kerancuan penempatan kelompok agama lokal oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto telah melakukan apa yang dapat dikenal sebagai politik perukunan untuk meminjam istilah Tresno S. Sutanto. Politik perukunan dipahami sebagai bagaimana kekuasaan negara “menciptakan dan mengatur” persoalan kerukunan antarkelompok keagamaan demi menjaga stabilitas yang diperlukan untuk pembangunan nasional. Atau bagaimana paham kerukunan dikembangkan, dirumuskan, disebarluaskan, dan dipakai sebagai kebijakan negara dalam “membina kehidupan umat beragama”.[68]

Politik perukunan yang dibangun oleh Soeharto paling tidak memiliki dua tujuan.

Pertama, terwujudnya pembangunan stabilitas politik dan ekonomi, sehingga mendorong setiap warga masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Melalui isu ini, siapapun yang mengawali membicarakan atau mempersoalkan isu yang dipopulerkan oleh Pangkopkamtib Sudomo dengan mudah dicurigai dan atau bahkan dituduh sebagai sisa-sisa PKI. Sehingga sepanjang era rezim Orde Baru memperdebatkan agama atau yang oleh Sudomo disebut SARA, dituduh melawan pembangunan, melawan stabilitas dan akhirnya dituduh melawan Pancasila. Kedua, politisasi agama berangkat dari asumsi bahwa kerukunan hidup beragama merupakan syarat mutlak bagi persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas dan keamanan nasional, oleh karena itu pemerintah memandang perlu memberikan pembinaan dan bimbingan guna memperlancar pengembangan agama serta melakukan pengawasan agar setia penduduk dapat melaksanakan dan mengembangkan ajaran agama dengan lancar, tertib dan dalam suasana rukun.[69]

Berdasarkan beban kronologis tersebut, produk kebijakan yang dibangun pasca kemerdekaan hingga akhir orde baru dapat dikelompokkan dalam diagram berikut[1], datadata ini diolah dari berbagai sumber yang juga telah dilakukan oleh beberapa lembaga antara lain HRWG, Komnas HAM, dan beberapa sumber lain dalam upaya advokasi hak-hak konstitusional agama lokal nusantara. Adapun klaster persoalan umum yang dihadapi oleh kelompok agama lokal adalah:

No
Poin Diskriminasi
Regulasi Yang Digunakan
Dampak
1.
Penolakan pengakuan identitas sebagai penghayat Kepercayaan
Surat Edaran Mendagri No: 477/74054 tanggal 18 November 1978 Instruksi Menteri Agama RI No: 14 tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1978 tentang Kebijaksanaan mengenai Aliranaliran Kepercayaan. Dua instruksi di atas berangkat merupakan kelanjutan dari paradigma UU No. 1/PNPS /1965 dan penegasan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978 melandasi seluruh kebijakan yang diambil negara terhadap penghayat.
Eksistensi Kepercayaan sejak keluarnya surat edarat dua menteri tersebut yang menggunakan logika UU PNPS selalu dipermasalahkan bahkan didiskrimi-nasi sejak lahir sampai mati
2.
Kasus hilangnya hak mendapatkan status sebagai TNI atau Polri
UU-28/1997 tentang Kepolisian Negara RI. Undang-undang ini sudah tidak berlaku dengan lahirnya UU Kepolisian yang baru. Pasal rawannya adalah: “Pasal 15 ayat (1) butir h, yang  tendensius dengan kecurigaan seolah-olah aliran Kepercayaan (yang selalu diartikan pada masyarakat penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME) dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.
Meskipun UU ini sudah diganti namun hak dan kewajiban ikut berpartisipasi untuk bela negara dengan menjadi TNI atau Polisi dihalangi
3.
Menyangkut pencatatan perkawinan bagi penghayat di Kantor Catatan Sipil dan“tatacara sumpah perkawinan dan sebagainya hanya ada menurut agama sesuai dengan peraturan perundang, undangan yang berlaku.”
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perwakinan. Dikuatkan dengan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/ 74054 tanggal 18 November 1978 perihal petunjuk pengisian kolom “agama” pada lampiran SK Mendagri No: 221a/1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Surat Menteri Agama kepada
Perkawinan pasangan kelompok penghayat tidak bisa dicatatkan, sebab menurut ketentuan surat ini, “dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara sumpah perkawinan aliran Kepercayaan.
4.
Penolakan pencatatan akte kelahiran anak bagi pasangan penghayat
Menko Kesra No: B.336/ MENKO/KESRA/VII/198 tanggal 16 Juli 1980 perihal Penyempurnaan formulir Sensus penduduk. Diperkuat dengan Radiogram Depag sebelumnya No: MA/610 /1980 kepada seluruh Kepala Kanwil Depag di seluruh Indonesia tanggal 22 September 1980.
Anak-anak keluarga penghayat selain tidak bisa mendapa-tkan hak pendidikan sesuai dengan agama dan keyakinannya namun juga dipaksa mengikuti pelajaran agama dominan. Pada bagian lain mereka juga mendapat stigma anak PKI dan atheis. Di beberapa daerah pasangan keluarga yang menikah dalam agama lokal harus membuat surat pernyataan anak  di luar nikah
5.
Penolakan dan hambatan dalam urusan pemakaman bagi warga penghayat
Surat Menteri Agama kepada para Gubernur/ KDH Tingkat I seluruh Indonesia No: B.VI/11215 /1978 tanggal 18 Oktober 1978 perihal Masalah Penyebutan Agama, Perkawinan, Sumpah dan Penguburan Jenazah bagi Umat Beragama yang dihubungkan dengan Aliran Kepercayaan
Banyak kasus jenazah warga penghayat tidak bisa dikuburkan di pemakaman umum karena menurut ketentuan surat ini, “Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya  penguburan menurut Aliran Kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan Aliran Kepercayaan’ sebagai ‘Agama’ baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain.
6.
Penolakan pendirian tempat peribadatan atau persujudan bagi warga penghayat
SKB Menagama dan Mendagri membuat Keputusan Bersama No. 01/ber-Mdn/ 1969, 13 September 1969, yang mengatur pendirian tempat ibadah.  SKB ini kemudian diperbaharui pada era Reformasi dengan munculnya PBM tentang pendirian rumah ibadah
Selain kelompok agamaagama “minoritas” yang kesulitan mendirikan rumah ibadah, kelompok agama lokal juga sulit mendirikan tempat persujudan
7.
Pengisian kolom agama sesuai dengan agama dan keperca-yaannya pada KTP
Surat Keputisan Menko Kesra No: B.310/MENKO/ KESRA / VI/1980 tanggal 30 Juni 1980 dan Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri No: B.VI/ 5996/1980 tanggal 7 Juli 1980 perihal Perkawinan, Kartu Penduduk dan Kematian para Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa
Kelompok Agama Lokal tidak bisa mengisi kolom agama sesuai dengan agama dan Kepercayaannya. Prihal pengisian kolom agama beberapa kali mengalami perubahan, semula dilarang sama sekali, kemudian boleh dikosongkan atau ditulis tanda strip (-)
8.
Kebebasan berekspresi dan pengembangan diri bagi komu-nitas penghayat
Keputusan Jaksa Agung RI No: KEP, 108/ J.A./5/ 1984 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep. 004/ J.A./ 01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM
Komunitas agama lokal sengaja dikerdilkan atau dibasmi, dalam hal ini Tim PAKEM bertugas meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan untuk mengetahui dampaknya bagi Ketertiban dan Ketentraman Umum”, serta “dapat mengambil langkah, langkah aktif dan preventif sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku” (pasal 3, butir b dan d)




[1] Istilah agama lokal sebenarnya kurang tepat disebut. Bukankah setiap agama dahulunya disebarkan di wilayah lokal dahulu, bahkan kerabat dekat? Tidak mustahil yang hari ini disebut agama lokal suatu saat go internasional. Dan bukankah Susila Budhi Dharma warisan Mbah Subuh sudah go internasional. Semua pendiri agama kelahiran Nusantara juga tidak pernah membatasi asal negara pengikutnya.
[2] Daniel Dhakidae (2003). “Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama., h. 530.
[3] Ibid.
[4] Anas Saidi, dkk., op.cit., h. 33-3
[5] Dhakidae., op.,cit., h. 559.
[6] Dhakidae., ibid.
[7] Dhakidae, op.cit., hal. 560. Lihat juga pernyataan Kahumas Kejagung RI Soeparman, SH.MH, yang menyatakankan sejak tahun 1949 hingga tahun 1992 terdapat 517 aliran Kepercayaan yang ‘mati’ di seluruh Indonesia. Dalam Kompas. 5 Agustus 1993.
[8] Baehaqi (2002), h. 11.
[9] Hamidi (2001) h. 136.
[10] Jean Monig Atkinson (1978). “Religion and Dialogue, The Construction of an Indonesian Minority Religion; dalam Rita Smith Kipp dan Susan Rogers (eds). Indonesia Religion in Transition. Tucson: The University of Amazon Press., h. 77.
[11] 38 Zainal Abidin Bagir (2011). “Pluralisme Kewargaan, Arus Baru Politik Keragaman di Indonesia”. Bandung. Mizan., h. 117.
[12] Sudarto., op.,cit., h. 66, Lihat juga risalah lengkap Persidangang BPUPKI, Syafroedin Bahar, dkk. Sekretariat Negara RI, 1995., h. 255.
[13] Banawiratma, JB, dkk (2010).”Dialog Antarumat Beragama dan Praktek di Indonesia.” Bandung: Mizan., h.87.
[14] Karl Steenbrink (1995). “Kawan dalam Pertikaian; Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942).” Bandung: Mizan., h. 233.
[15] Subagya., op.cit., h.9.
[16] Subagya., op.,cit., h.116. Definisi agama tersebut menurut catatan sejarah diusulkan oleh DR. Mukti Ali yang belum lama kembali dari studi di Amerika di bawah asuhan Prof. Wilfred Centwell Smith.
[17] Subagya., op.,cit., h. 177.
[18] Niel Mulder (2005)., h. 23.
[19] Engkus Ruswana (2014). “Kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM yang dialami masyarakat adat/ Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makalah pada seminar jaminan hak asasi manusia dan perlindungan Hukum dan HAM di Komnas HAM RI.
[20] Ibid.
[21] Subagya., op.,cit., h. 98.
[22] Niel Mulder (1984)., h. 6.
[23] Subagya., op.,cit., h. 99.
[24] Ibid.
[25] Hefner., op.cit., h. 101.
[26] Penjelasan umum poin 2 UU PNPN/1965 55 Penjelasan umum poin 3 UU PNPS/1965.
[27] Zainal Abidin Bagir, Dkk., op.cit., h. 129.
[28] Dhakidae., op.,cit., h. 513.
[29] John Rossa (2008).”Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September 1965 dan Kudeta Soeharto”. Jakarta Hastra Mitra., h. 5.
[30] Ibid.
[31] Term illo tempora merupakan salah satu model kategori ciri-ciri agama yang digunakan oleh Mircea Elliade selain dari hieropany, axis mundi dan imago mundi.
[32] Hafner., op.cit., h. 102.
[33] Duta Masyarakat 7 Oktober 1965.
[34] BJ. Bolland (1985).” Pergumulan Islam Indonesia 19451972”. Jakarta: Grafiti Press., h. 135.
[35] Ahmad Rumadi (2007).”Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUBP”. Jakarta: The Wahid Institute., h. 6-8.
[36] Ibid.
[37] Mujiburrahman (2006). “Feeling Threthened: MuslimChristian Relation in Indonesia’s New Era”. Leiden University Press., h. 27-28.
[38] Mujiburrahman., op.cit., h. 28.
[39] Bollad., op.cit., h. 234.
[40] Alwi Shihab (2007).” Membendung Arus; Merespons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia”. Bandung: Mizan., h. 177-178.
[41] Ibid.
[42] Bolland., op.,cit., h. 111.
[43] Bolland., op.,cit., h. 235.
[44] Subagya., op.,cit., h. 250.
[45] Ibid.
[46] Subagya., op.cit., h. 275.
[47] Ibid.
[48] Multhuf Siraj (2012). ”Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Tela’ah Kompilasi Hukum Islam”. Yogyakarta; Pustaka Ilmu., h. 122.
[49] Abdul Azis Thaba (1996). “Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru”. Jakarta; Gema Insani Press., h, 157.
[50] Ibid.
[51] Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan .
[52] Subagya., op.,cit., h. 276.
[53] Ibid.
[54] Rumadi, op.,cit., h. 8.
[55] Jean Monig Atkinson (1978), “Religion and Dialog; The Contruction an Indonesia Minority, dalam Rita Smith Kipp dan Susan Roger (eds). Indonesia Religion and Transition”, Tucson: The University of Arizona., h. 117.
[56] Zainal Abdin Bagir, Dkk., op.,cit., h. 96.
[57] Mulder., op.cit., h. 25.
[58] Subagya., op.,cit., h. 276.
[59] Sutanto., op.,cit., h. 11.
[60] Trisno Sutanto, dkk (2011). “Menuntut Jaminan Konstitusi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa”. Jakarta: Serial Kertas Posisi., h. 10.
[61] Ibid.
[62] Ibid, h.11.
[63] Hefner., op.,cit., h 158.
[64] Ibid.
[65] Sutanto., op.,cit., h. 11.
[66] Informasi tersebut dimuat dalam harian Kompas. 5 Agustus 1992.
[67] Engkus Ruswana (2009). “Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum dan HAM yang dialami oleh Masyarakat Penghayat Kepercayaan, yang dipaparkan di Seminar Kebebasan beragama dan Berkeyakinan dan hak Beribadah”. Makalah tidak terbit. h. 3.
[68] Zainal Abidin Bagir, dkk., op.cit., h. 126.
[69] Hamidi, (2004), “Sejarah Orde Baru hingga Reformasi”. Jakarta: Grafiti Press., h 123.
[70] “Kertas Posisi Menuntut Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Jakarta. HRWG bekerjasama dengan MADIA BKOK dan HPK., h. 10.

Posting Komentar

0 Komentar