Berguru Keadilan Pada alam Semesta

Oleh Bimantara Surya

Membincangkan tatanan ideal dalam kehidupan manusia membutuhkan sudut pandang (perspektif) serta kerangka berpikir untuk menetapkan standard yang dipakai. Sebagai contoh, adil bagi suatu golongan sangat mungkin tidak adil bagi kelompok, entitas  atau masyarakat yang lain. Terlebih di era sekarang ini, di mana banyak hal menjadi paradoks. Misalnya implementasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang bertujuan melibatkan aspirasi rakyat secara aktif di dalam menentukan kebijakan negara, namun di tingkat praksis yang terjadi hanyalah sebatas rakyat telah melakukan pemilihan wakil-wakilnya secara demokratis. Berlakulah kecenderungan “instrumen memakan esensi”, pemilu yang seharusnya sekedar instrumen telah menggantikan esensi dan tujuan demokrasi. Dengan nalar kapitalisme dan liberalisme para pelaku politik telah memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi untuk membajak esensi demokrasi itu sendiri. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi saluran demokrasi bagi rakyat menjadi sangat pragmatis, terjebak pada ritual lima tahunan, seluruh energi dan sumber daya habis untuk sekedar memenangi pemilu dan merebut kekuasaan, serta mengganti jabatan. Pengusaha dan pemilik modal membangun semacam industri yang mengkooptasi hajat demokrasi lima tahunan ini (cukong politik) untuk memburu rente. Ini yang menyebabkan politik berbiaya tinggi (hight cost) dan sepenuhnya transaksional. Terbentuklah rezim (cara kerja) polyarchy-electoralism sebagai habitat politik bagi senyawa antara pemburu rente dan oligarki politik.

Dengan demikian sudut pandang dan kerangka dalam berpikir menjadi sangat penting di dalam melihat sesuatu serta merumuskan ukuran sesuatu. Tanpa itu kiranya diskursus tentang tatanan ideal seperti keadilan, kemakmuran, kedamaian dan kesejahteraan hanya akan berujung pada ketidakpastian, perdebatan panjang yang sia-sia. Penulis membatasi tulisan ini pada pembahasan tentang tatanan yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan cara merealisasikannya, sejak ribuan tahun lalu yaitu keadilan dalam perspektif yang paling luas yaitu perspektif alam semesta. Mungkin pembaca akan bertanya mengapa dan bagaimana perspektif alam semesta.

Berguru Keadilan Pada Alam Semesta

Pandangan antroposentris telah lama memenuhi literatur dan referensi kita maka sudah saatnya ada alternatif perspektif lain. Antroposentris adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai sentral/kiblat atau pusat kehidupan, segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Pastinya pandangan ini bersifat sangat parsial dan demikian tercerai dari alam semesta yang sejatinya menjadi habitat manusia hidup serta menyediakan segala kebutuhan hidupnya.

Pada puncaknya, paham ini akan mengantarkan manusia kepada level yang paling tamak dan destruktif. Sedangkan perspektif alam semesta melampaui pandangan antroposentris, menempatkan manusia dan makhluk lainnya di alam semesta dalam sebuah gugusan sistem besar, di mana masing-masing komponen mempunyai aturan main dalam bentuk tugas dan kewajiban dalam bingkai saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan, satu mata rantai panjang mutualisme. Semua beroperasional berdasarkan tugas dan kewajiban masing-masing, selaras, harmonis, tidak ada provokasi, tidak ada yang saling menegasi ataupun kontradiksi/kesemrawutan.

Beroperasionalnya masing-masing komponen secara on the track, menjadi pangkal dari kelestarian, keseimbangan dan kesetimbangan alam semesta. Menyimpangnya salah satu atau beberapa komponen akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Inilah logika berpikir alam semesta yang mengajak seluruh komponen di dalamnya terintegrasi dalam satu sistem yang manunggal (tauhid).

Neraca Keadilan

Alamlah tempat bergantung neraca (standar) atas segala sesuatu, Alam Semesta adalah maha karya Tuhan sekaligus “Kitab Besar” dari-Nya untuk umat manusia. Ia adalah wujud dari kebenaran itu sendiri, maka ia harus dibaca sebagai alat ukur kebenaran. Sebenarnya manusia telah menggunakan standard dari hukum-hukum yang berlaku di alam semesta khususnya berkait fisik materi seperti mengukur suhu panas dan dingin, mengukur ketinggian permukaan bumi, mengukur kadar air, tanah dan udara yang layak untuk hidup, dan lain-lain, semua berdasarkan keteraturan alam semesta. Hukum-hukum fisika yang ditemukan oleh ilmuwan hanyalah penemuan dalam makna ‘membaca hukum alam yang berlaku dalam bidang fisika’. Seperti Newton yang menemukan hukum E=MC² bermula dari sebuah pengamatan sederhana terhadap apel yang jatuh ke tanah. Namun dalam aspek kehidupan moral sosial manusia belum belajar dari alam, bahkan cenderung mengabaikan standard hukum-hukum alam. Seperti dapat kita saksikan hari ini, dalam memanage kehidupan sosialnya manusia lebih yakin menggunakan pendekatan, falsafah dan ideologi buatan manusia bukan menyelaraskan dengan hukum yang telah sangat lama berlaku di alam semesta. Dari sinilah munculnya embrio antagonisme dalam hidup dan kehidupan manusia.

Antroposentrisme beranggapan bahwa masalah kehidupan sosial, politik, hukum, lingkungan dan tidak perlu sinkronisasi dan penyelarasan terhadap kehidupan alam semesta. Sehingga masing-masing bangsa berupaya memformulasikan sendiri dalil-dalil untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya dan mengantarkannya kepada kondisi yang damai sejahtera.

Keseimbangan, kesetimbangan, keteraturan, kedisiplinan, keadilan, kedamaian, harmoni dalam kehidupan fisik alam semesta ternyata adalah default outcome dari berlakunya hukum Tuhan di alam yang diejawantahkan pada selarasnya seluruh komponen di alam raya terhadap perannya masing-masing. Yang menarik adalah bahwa dari seluruh komponen di alam semesta hanya satu jenis makhluk yang mempunyai potensi untuk keluar dari aturan main baku sebagai garis edarnya, yaitu manusia. Maka manusia diciptakan sebagai makhluk paling mutakhir dan istimewa agar dapat membaca tatanan ideal di alam semesta kemudian menjadikannya model tatanan ideal dalam kehidupan sosialnya. Ketika manusia telah memerankan “default role”nya di alam semesta, maka ia akan menjadi berkat bagi semesta alam, bukan hanya dalam kehidupan manusia yang damai sejahtera, namun seluruh alam semesta.

Kita tidak bisa menafikan bahwa hari ini pandangan manusia menjadi demikian setidaknya disebabkan 2 faktor, pertama, pengaruh paham Barat dengan demokrasi sekulernya, dan dengan atribut modernitas serta kemajuan IPTEKnya yang tengah menjadi sangat universal dianut dan dijadikan model oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Sehingga seluruh keutamaan termasuk tatanan ideal, filsafat, ilmu pengetahuan, hukum dan lain-lain menjadi referensi utama tanpa nalar kritis. Dunia seperti telah mentasbihkan bahwa kemajuan dan modernitas adalah Barat, sehingga semua hal dari sana dianggap baik tanpa mempertanyakannya secara taken for granted. 

Kedua, manusia lebih banyak meneruskan apa yang telah menjadi pandangan para pendahulunya (nenek moyangnya) secara estafeta. Manusia cenderung abai, apa yang diwariskan oleh pendahulu selalu kita sebut sebagai capaian, sesuatu yang luhur, maka tidak ada yang layak diperbuat kecuali meneruskan kebiasaan tersebut termasuk sudut pandang dan kerangka berpikir, tanpa mempertanyakannya. Namun ketika realitas empirik di lapangan memberi kesaksian bahwa cara hidup dan kehidupan, aturan main yang kita berlakukan dalam hidup ini tak juga mampu mengantarkan kepada tatanan ideal tersebut di atas maka saat itulah seyogyanya ada yang berpikir kritis mempertanyakan dan menggugat untuk kemudian merumuskan ulang tatanan ideal serta disiplin untuk mencapainya.

Gravitasi Keadilan

Sejatinya manusia sangat dekat dengan prinsip-prinsip keadilan namun mengapa keadilan menjadi tatanan yang paling sulit diwujudkan di dalam hidup dan kehidupan sosial manusia?. Sistem yang bekerja pada tubuh manusia yang sehat secara fisik, baik sistem pernafasan, pencernaan, persyarafan, reproduksi, kekebalan dan sebagainya berpangkal kepada prinsip keseimbangan, kesetimbangan. Ketidakseimbangan yang terjadi akan mengakibatkan terganggunya sistem tersebut yang dalam bahasa medis disebut gangguan kesehatan atau penyakit. Sebagai contoh, seorang dokter bisa memvonis seseorang menderita penyakit jantung karena ia mempunyai standar jantung yang sehat/seimbang baik anatomi fisiknya maupun kinerjanya.

Tapi para ahli politik dan sosial belum mengambil pelajaran dari bagaimana alam semesta bekerja dan berintegrasi. Dari sejarah peradaban sebenarnya manusia bisa belajar hukum-hukum alam yang berlaku pada kehidupan sosialnya. Keadilan dalam kehidupan sosial manusia juga berakar kepada keseimbangan, kesetimbangan, proporsionalitas, nilai moral dan kebenaran menurut alam semesta, adil dalam kacamata manusia harus diperluas spektrumnya sehingga tidak hanya adil untuk satu golongan namun untuk umat manusia, adil untuk manusia saat ini urgen untuk diperluas menjadi adil untuk manusia sekarang dan masa lalu, masa depan, adil untuk umat manusia baik masa kini, masa lalu dan masa depan diperluas jangkauannya menjadi adil juga makhluk lain, lingkungan, bumi dan alam semesta. Bagaimana dengan keadilan menurut Tuhan? Ya dalam kitab-kitabNya Tuhan telah menjelaskan bahwa alam semesta menjadi neraca (ukuran) keadilan untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial manusia. Itulah fungsi utama diturunkannya Kitab-kitab Tuhan sejak dahulu kala.

Menurut Wikipedia Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial politik di seluruh dunia berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan teori keadilan belum memberikan pemikiran tentang neraca keadilan. Tidak jelas apa yang dituntut dari ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya (wikipedia.org).

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya secara proporsional. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Membumikan Keadilan dalam Kehidupan Manusia

Banyak definisi keadilan menurut para filsuf, seperti Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, Notonagoro, Frans Magnis Suseno, dan sebagainya. Pengertian keadilan menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada objek atau orang yang berhak menerimanya. Tulisan ini bukan dalam porsi akan menjelaskan pengertian keadilan dan macam-macam keadilan tersebut namun berupaya menyarikan pengertian keadilan dalam kehidupan sosial manusia secara lebih komprehensif dan luas, bukan sektarian dan parsial. Adil adalah kata sifat yang menerangkan suatu kondisi tatkala segala sesuatu ditempatkan dan berjalan sesuai dengan porsinya (proporsional), pas dengan ukurannya serta tepat pada waktunya. 

Adil dalam kehidupan sosial manusia memerlukan perangkat untuk bisa menjadi realitas dan aktualitas. Pertama hukum sebagai pelembagaan norma (nilai) yang berakar kepada nilai moral baku yaitu kebenaran universal. Kebenaran universal adalah kebenaran hakiki yang tidak pernah berubah oleh tempat, waktu dan zaman. Sebagai contoh kejujuran, tidak berdusta, tidak menerima suap, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak iri/dengki, tidak berzina, tidak memihak, berani, tegas, bijaksana, adil adalah kebenaran universal. Falsafah yang mendasari tata hubungan dalam kebenaran universal adalah apa yang kita ingin orang/pihak lain lakukan pada kita maka kita lakukan itu kepada orang/pihak lain. Peraturan perundangan dan produk hukum lainnya harus mengejawantahkan nilai-nilai kebenaran universal tersebut. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus berangkat dari niat yang tulus, tidak boleh ada motif lain, tekanan pihak tertentu atau dorongan-dorongan pribadi, kecuali keinginan untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Sanksi dari pelanggaran hukum harus setimpal tidak boleh dirasionalisasi dengan pertimbangan non yuridis sehingga efek jera hukum memang mengarah kepada ketertiban dan kedisiplinan hukum.

Kedua, para penegak hukum harus menjadi bukti dari keadilan itu sendiri, menjunjung tinggi hukum dan keadilan, walau kepada dirinya sendiri dan kerabatnya. Tidak boleh hukum berlaku surut atau bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kewibawaan hukum tercermin dari seberapa mampu menjamin kepastian hukum. Yang menjadi pantangan utama bagi para penegak hukum adalah menuruti hawa nafsu, keinginan sendiri serta memihak dan tidak independen. Para penegak hukum adalah entitas yang paling mengerti  hikmah dan kebijaksanaan, filosofi dasar yang menjadi akar dan pondasi hukum yang diberlakukan, sehingga ketika dihadapkan kepada permasalahan hukum yang pelik tetap mampu memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana. Ketiga, Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan harus mampu menegakkan supremasi hukum, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat ada kepastian hukum, yang terungkap dari praktek, prioritas, dan tindakan para penyelenggara kekuasaan. Kepastian hukum dan keadilan itulah yang akan menjamin kehidupan manusia menjadi adil dan makmur, damai dan sejahtera.

Keempat, rakyat sebagai entitas yang mentaati hukum seyogyanya mendapat edukasi yang layak, dari falsafah dasar yang dianut sampai dengan hukum sehingga menjadi rakyat yang sadar hukum. Indikasinya adalah angka individu yang terjerat permasalahan hukum relatif rendah, karena rakyat sudah menyadari bahwa hukum dibuat bukan untuk membatasi tapi untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan itu sendiri dan individu yang melanggar mendapat efek jera dari saksi hukum.

Lingkungan dan alam semesta menjadi koheren dengan kehidupan manusia ketika manusia telah memberlakukan hukum yang berintegrasi dengan hukum alam. Perspektif dan Falsafah yang dianut manusia telah sinkron. Itulah kehidupan yang berkah bagi semesta alam. Kehidupan yang fitrah, tidak antagonistis. Manusia tidak mengambil sesuatu dari alam secara melampaui batas karena semua telah diatur secara jelas dan pasti, demikian juga alam akan kembali seimbang dan produktif karena tidak dirusak oleh keserakahan manusia. 

Keluar dari Zona “Dorongan Rendah Naluriah” Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tercipta dengan keterbatasan-keterbatasan, khususnya dorongan biologis yang sangat terikat dengan hasrat, keinginan, rasa, emosi, dan badan/tubuh. Kecenderungan curang, tidak adil, egois, mengutamakan diri sendiri, tamak, serakah, kikir, mudah lupa, tergesa-gesa, dengki dan lain-lain adalah dorongan-dorongan yang sejatinya built in di dalam diri manusia. Itulah dorongan yang disebut hasrat rendah naluriah manusia. Disebut rendah karena cenderung mengajak kepada tingkah laku rendah secara harkat dan martabat serta moralitas manusia, naluriah karena semua orang merasakannya secara alamiah, baik disadari maupun tidak. Perkembangan akal budi manusia mungkin saja dapat membantu manusia mengendalikan dorongan-dorongan tersebut namun sedikit kemungkinan dapat mengendalikan secara konsisten. Manusia sangat intim dengan dorongan-dorongan tersebut, inilah yang harus disadari. Artinya harus ada upaya (effort) untuk keluar dari zona itu.

Hasrat tidak adil adalah naluriah manusia, menjadi menarik tatkala manusia yang tercipta dengan dorongan-dorongan naluriahnya mendapat peran untuk bersikap adil. Tanpa upaya keluar dari zona  dorongan-dorongan biologis tentu manusia tidak bisa bersikap adil, objektif, tidak memihak, tidak berat sebelah. Seperti yang disinggung di paragrap pertama, demokrasi yang diyakini sebagai model kekuasaan dan pemerintahan yang ideal, memungkinkan rakyat mendapatkan haknya atas keadilan, ternyata pada ranah implementasi, demokrasi menjadi habitat yang menyuburkan ketidakadilan dan kesenjangan bahkan yang paling ekstrem. Upaya yang dimaksud adalah mempelajari nilai-nilai kebenaran sejati sebagaimana diajarkan dalam kitab-kitab Tuhan untuk memahami hakikat penciptaan manusia dan alam semesta serta hukum  (ketetapan-ketetapan) Tuhan yang berlaku dalam kehidupan manusia dan alam semesta, mikrokosmos dan makrokosmos. Pelajaran di dalam kitab-kitab-Nya teraplikasi dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa yang telah berlalu, bagaimana para Nabi dan Rasul memperjuangkan berlakunya hukum yang adil untuk menggantikan hukum yang menindas dan sewenang-wenang. Rumusan utamanya adalah ketika hukum yang diberlakukan dalam masyarakat manusia bukanlah hukum yang berakar kepada nilai-nilai kebenaran universal sudah pasti bukan keadilan yang bertumbuh namun ketidakadilan dan penindasan, yang bermuara kepada kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan.

Ketika antroposentrisme menganggap kedewasaan akal pikiran dan common sense sudah cukup bagi manusia untuk bisa bersikap baik dan adil, dalam perspektif ini justru itu barulah sebagai wadah atau salah satu sarana untuk bisa mengenal, mengerti, memahami dan mengaplikasikan kebenaran. Keadilan adalah anak sulung dari kebenaran, untuk bisa menjadi adil, maka kedewasaan akal pikiran sebagai wadah harus diisi dengan nilai-nilai kebenaran sejati. Dengan pemahaman akan nilai-nilai kebenaran sejati manusia mempunyai ekstra energi dan spirit di dalam kesadaran dirinya untuk melampaui zona hasrat biologis. Hasrat yang cenderung mengajak kepada hal-hal instan, yang melihat segala sesuatu yang terjadi termasuk ketidakadilan sebagai realitas yang memang demikian adanya (yang senyatanya), menjadi sesuatu harus diperjuangkan perubahannya (yang seharusnya). Itulah hikmah kebijaksanaan, hanya dengan itu keadilan mewujud secara nyata.